SURABAYA, 1 Juni 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/5).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26/KP.05.01/PEG/2026.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pembangunan keluarga, pengendalian kependudukan, dan percepatan penurunan stunting merupakan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Gubernur Khofifah, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi yang harus disiapkan secara serius melalui pembangunan manusia yang berkualitas sejak dari keluarga.
“Karena itu penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor,” tegas Khofifah.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah penduduk, melainkan juga kualitas SDM, mobilitas penduduk, kualitas pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Arah pembangunan tersebut, lanjut Khofifah, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045.
"Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus nyekrup karena ada kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk . Terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita perlu sinergi agar bisa dibangun lebih detail dan impresif sehingga kualitas, kuantitas dan mobilitas bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan SDM dan proyeksi kualitas generasi masa depan.
"Peningkatan IMM, ditentukan penurunan angka kematian ibu, bayi, serta prevalensi stunting sebagai cerminan kualitas layanan kesehatan, pengasuhan, dan efektivitas pembangunan manusia," ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur terus menunjukkan tren penurunan signifikan. Pada tahun 2024, AKI tercatat sebesar 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup dan turun menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2025.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski demikian, Khofifah meminta agar perhatian terhadap angka kematian ibu dan bayi tetap diperkuat, termasuk melalui edukasi terkait usia perkawinan dan kesehatan reproduksi secara lebih komprehensif.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan capaian positif Jawa Timur dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur turun dari 17,7 persen pada tahun 2023 menjadi 14,7 persen pada tahun 2024.
Capaian itu menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua terbaik secara nasional dalam penurunan prevalensi stunting.
"Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen terutama posyandu yang akan menjadi media untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten kota berjalan efektif," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang baru dikukuhkan, Shodiqin, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan. Ia menyebut, keberhasilan program BKKBN sangat bergantung pada sinergi lintas sektor hingga level daerah.
"Kami bersama tim BKKBN Jatim akan melakukan roadshow di dinas-dinas tingkat provinsi, kabupaten dan kota," tegasnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Mayang Mariana, menyampaikan bahwa kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan nasional di daerah. Menurutnya, Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga utama pembangunan SDM nasional.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan. Kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.
