BATANG, 31 JULI 2026 — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Akad Masal KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang Jawa Tengah, Kamis (30/7).
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengembang, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat.
“Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menekankan, sektor perumahan memiliki dampak strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian melalui tumbuhnya sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, potensi penyediaan rumah FLPP di Jawa Timur masih cukup besar.
Hasil pendataan di 38 kabupaten/kota menunjukkan tersedia sebanyak 187.351 unit rumah yang dibangun para pengembang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi, sementara masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi, 2.048 unit ready stock, dan 474 unit masih dalam proses pembangunan.
“Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kapasitas dan kesiapan yang kuat untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi yang tersedia harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Khofifah menjelaskan, penyediaan rumah bersubsidi di Jawa Timur didukung berbagai asosiasi pengembang, di antaranya Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta asosiasi pengembang lainnya.
Selain memastikan ketersediaan rumah, Pemprov Jawa Timur juga terus memperkuat berbagai aspek pendukung agar proses kepemilikan rumah bagi MBR semakin mudah. Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data Bidang PKP Provinsi Jawa Timur, seluruh 38 kabupaten/kota telah memiliki regulasi terkait BPHTB dan PBG. Hingga Mei 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG gratis bagi MBR.
“Penyediaan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan unit. Kita juga harus memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kepastian akses bagi masyarakat,” jelasnya.
Khofifah juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur telah mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Selain mendukung penyediaan rumah baru melalui FLPP, Pemprov Jawa Timur juga terus mengakselerasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi bersama TNI AD Kodam V/Brawijaya dan jajaran Kodim di seluruh kabupaten/kota.
Penanganan RTLH antara Pemprov Jatim bersama Kodam V Brawijaya sejak Tahun 2019 – 2025 telah menyasar sebanyak 35.401 unit.
Tahun 2026 akan terus dilakukan RTLH sebanyak 1.700 unit sehingga total pelaksanaan RTLH bersama jajaran Kodam pada tahun 2019-2026 sebanyak 37.101 unit
Selain bersinergi bersama Kodam V Brawijaya, Pemprov Jatim lanjut Khofifah juga melaksanakan kegiatan serupa bersama Lantamal V atau Kodaeral V dimana pelaksanaan telah berlangsung sejak Tahun 2019 – 2025 sebanyak 2.674 unit.
Sementara tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 220 unit sehingga total tahun 2019-2026 sebanyak 2.894 Unit.
"Allhamdulillah sebanyak 39.995 unit RTLH telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan," terangnya.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan hunian layak membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat.
